Ketua DPRD Kota Ambon Tegaskan Pokir DPRD Bukan Sekadar Keinginan Politik, Ini Alasannya
Ambon, indonesiatimur.co – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan melalui perencanaan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Morits saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Ambon Tahun 2026 bertema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon, di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, Pokir merupakan instrumen penting DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan mendukung perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut dihimpun secara langsung melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan.
Karena itu, ia menilai sinkronisasi Pokir dengan perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara tepat dan sesuai ketentuan.
“Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan agar pokok-pokok pikiran DPRD ini selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik itu RKPD, KUA-PPAS hingga APBD, tanpa menabrak koridor regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sinkronisasi yang baik akan mencegah tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui Bimtek tersebut, Tamaela berharap anggota DPRD memperoleh pemahaman teknis yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyaluran Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Selain itu, kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku dinilai penting untuk memberikan perspektif dari sisi pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemahaman terhadap rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan menjadi langkah penting untuk memitigasi potensi temuan pemeriksaan maupun permasalahan hukum di kemudian hari.
“Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon,” ujarnya.
Tamaela juga mengajak seluruh anggota DPRD Kota Ambon mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan.
Bimtek tersebut menghadirkan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, serta Benny Pandam Nugroho, Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, yakni pemaparan materi secara panel dan forum diskusi kelompok (FGD) antara anggota DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dan sinkronisasi Pokir.
Bimtek ini diharapkan memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui proses perencanaan dan penganggaran yang tertib, transparan, serta akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD secara resmi membuka kegiatan Bimtek DPRD Kota Ambon Tahun 2026. (it-02)
